141 BUMN Wajib Patuhi Aturan Outsourcing

Dikirim oleh : adminweb, Pada 10.04.2013 | News | 0 comment

okezone.com (10/4/2013) , JAKARTA – Permasalahan hukum ketenagakerjaan pada perusahaan BUMN yang menonjol saat ini adalah tuntutan pekerja kontrak agar diangkat sebagai pekerja tetap dan tuntutan pekerja outsourcing agar diangkat menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi pekerjaan.

Untuk itu, permasalahan pelaksanaan outsourcing dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang terjadi di perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera diselesaikan.

“Semua permasalahan outsourcing  yang terjadi di perusahaan BUMN yang saat ini jumlahnya mencapai 141 perusahaan harus segera  diselesaikan dengan menggelar musyawarah mufakat secara bipartit sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai Raker Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Muhaimin mengatakan, kewajiban perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD dalam pelaksanaan kebijakan outsourcing untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan alih daya yang diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian kerja di perusahaannya masing-masing.

“Perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 12 bulan. Masa transisi harus dimanfaatkan agar peksanaan outsourcing dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Muhaimin.

Muhaimin mengakui bila saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing yang terjadi di perusahaan  BUMN sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan manajemen perusahaan dengan pekerja dan buruh.

“Selama ini pihak Kemnakertrans terus melakukan pendampingan dan mediasi saat terjadi perselisihan hubungan industrial, terutama soal outsourcing yang terjadi di BUMN. Tinggal dalam pelaksanaannya segera diimplementasikan oleh masing-masing BUMN,” papar Muhaimin.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin juga mendukung usulan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan membentuk Panja (Panitia Kerja) outsourcing  BUMN untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus outsourcing yang terjadi di BUMN.

“Kita terus mendorong manajemen dan pekerja BUMN untuk segera menuntaskan permasalahan outsourcing secara bipartite dengan perpatokan pada  ketentuan alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam Permenakertrans No. 19 tahun 2012,” pungkasnya.

(wan) (Iman Rosidi/Sindoradio/wdi)

Tulis Komentar


Copyright © 2016 - PTPNIX. All Right Reserved.
Best Viewed with Firefox in 1024 x 768px Resolution