Jakarta Rabu (7/10/2015)telah dilaksanakan Rapat kerja antara Pemerintah dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi ini dihadiri oleh seluruh jajaran Asosiasi Gula Indonesia. Rapat yang diselenggarakan di Istana Presiden tersebut membahas tentang kondisi pergulaan di Indonesia, dan solusi atas perkembangan pabrik gula di Indonesia. Dalam pembahasan dengan Presiden, Adi Prasongko, Ketua Badan Pengarah AGI, yang juga Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) menyampaikan masih ada kesempatan untuk mewujudkan swasembada gula nasional, dengan didukung oleh Pemerintah mengenai kebijakan dan regulasi terkait industri gula.
Presiden Jokowi juga mendorong Asosiasi Gula Indonesia untuk ekspansi lahan tebu di luar Jawa, agar kebutuhan produksi gula nasional dapat tercapai. Selain itu AGI juga memberikan beberapa usulan kepada pemerintah, antara lain
Swasembada Gula
Pilihan swasembada gula berbasis tebu telah menjadi tujuan pemerintah, dengan fokus pada pada 3 (tiga) hal yaitu:
(a). Revitalisasi PG BUMN di Jawa. Dengan langkah terencana : melakukan regrouping PG yang tidak berdaya saing, dan meningkatkan kinerja dan kapasitas pabrik gula yang masih mempunyai potensi daya saing serta melakukan diversifikasi produk. Dalam pelaksanaannya diharapkan agar dapat dilakukan kerjasama antara BUMN dan Swasta (strategic partnership).
(b). Peningkatan Produksi Bahan Baku Tebu Dari Petani. Penyempurnaan ketepatan waktu dan jumlah penyediaan kredit, benih, pupuk dan penerapan budaya mekanisasi, dengan melakukan penyempurnaan instrumen kelembagaan dan mekanisme pembinaan terhadap petani.
(c). Investasi Baru Perkebunan Tebu di Luar Jawa. Seluas 600 ribu hektar lahan diperlukan untuk pembangunan perkebunan tebu dan PG baru di luar Jawa. Untuk mempercepat ketersediaan lahan, seyogyanya Pemerintah dapat menyediakan lahan yang agroklimatnya sesuai untuk perkebunan tebu. Dan nantinya investor akan ‘membeli’ lahan tersebut, sesuai ketentuan.
Penerbitan Inpres Kebijakan Pergulaan
Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan pergulaan yang terintegrasi sehingga dapat terhindarkan kepentingan ego sektoral. Untuk hal tersebut diusulkan diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur secara terinci instrumen kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
