Skip to Content

About: admin

Recent Posts by admin

EDUKASI KOPI VIRTUAL By KAMPOENG KOPI BANARAN

Corona Virus 2019 atau yang lebih kita kenal dengan nama Covid-19. Pandemi virus yang menjadi momok yang menakutkan bagi negara-negara di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Seperti halnya kejadian-kejadian luar biasa yang berkorelasi dengan isu kesehatan, pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak yang masif terhadap perekonomian dunia. Indonesia pun tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Bila pada umumnya kejadian luar biasa yang berdampak ekonomi hanya menghantam beberapa jenis industri tertentu saja, berbeda halnya dengan efek yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini nyaris berdampak ke semua jenis industri yang ada di Indonesia.
Tidak hanya berdampak terhadap perekonomian, perlahan tapi pasti efek yang ditimbulkan juga merubah gaya hidup masyarakat dan konsumen Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19 ini merebak, karakter konsumen di Indonesia sedang memasuki periode konsumtif yang lumayan masif. Hal ini ditunjang oleh meningkatnya pendapatan masyarakat ditambah dengan momen Idul Fitri 1441 H yang momennya bertepatan dengan masa pandemi Covid-19. Bisa dipastikan beberapa industri di Indonesia sudah melakukan forecasting bahwa revenue mereka akan meningkat pada tahun 2020 ini khususnya industri yang bergerak di bidang pariwisata, biro perjalanan dan Food & Beverage (F&B).
Namun forecasting tinggal forecasting, karena karakter konsumen di Indonesia khususnya di industri bidang pariwisata, biro perjalanan dan Food & Beverage (F&B) berubah 180 derajat dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19. Yang awalnya konsumen memilih meluangkan waktu untuk makan di kafe atau restoran (dine in), saat pandemi Covid-19 otomatis konsumen tidak memiliki pilihan lain selain berdiam diri di rumah untuk meminimlisir efek penularan virus ini. Juga tamu-tamu wisata baik lokal maupun mancanegara lebih memilih untuk menunda rencana perjalanan wisata mereka, berkaitan dengan isu penularan Covid-19 dan juga isolasi mandiri dari beberapa negara yang terdampak pandemi Covid-19.
Dibalik semua dampak negatif tersebut, industri Food & Beverage masih dapat memodifikasi business plan mereka dengan melakukan shifting strategy dari mode dine in menjadi mode takeaway (delivery) dan frozen food. Shifting strategy ini dapat membantu pelaku usaha Food & Beverage untuk meminimalisir dampak dari perubahan karkater konsumen yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Namun shifting strategy ini harus diakui cukup sulit untuk diterapkan pada pelaku usaha pariwisata, jasa transportasi dan perhotelan. Karena produk utama mereka ironisnya merupakan hal yang sangat dihindari oleh masyarakat selama pandemi Covid-19 ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri yang paling terdampak masif oleh pandemi Covid-19 ini adalah industri pariwisata.

Kampoeng Kopi Banaran yang bergerak di bidang pariwisata dengan cakupan area di wilayah Provinsi jawa Tengah pun tidak terlepas dari dampak pandemi ini. Hal ini dikarenakan produk utama yang ditawarkan oleh Kampoeng Kopi Banaran adalah Food & Beverage, agrowisata dan perhotelan. Untuk Food & Beverage dampak pandemi ini dapat diminimalisir dengan melakukan shifting strategy. Namun berbeda dengan agrowisata dan perhotelan yang dikelola oleh Kampoeng Kopi Banaran. Khususnya unit agrowisata yang paling terdampak karena harus mengikuti arahan dari pemerintah untuk sepenuhnya tidak diperkenankan menerima pengunjung selama masa pandemi ini.
Salah satu wahana favorit di Kampoeng Kopi Banaran adalah edukasi kopi karena memang kopi adalah komoditas utama yang dijual di Kampoeng Kopi Banaran dengan brand Kopi Banaran. Wahana edukasi kopi ini memang mengumpulkan banyak pengunjung dalam satu edukasi sehingga masuk ke dalam kegiatan yang dihimbau untuk tidak dilakukan karena mengumpulkan banyak massa dalam satu waktu. Maka dari itu Kampoeng Kopi Banaran berusaha mencari shifting strategy untuk bisa dapat tetap menjalankan edukasi kopi dengan tetap menerapkan standar penanganan Covid-19 dan social distancing.


Going Virtual! Ini adalah salah satu shifting strategy yang dapat kami jalankan terkait dengan agrowisata di Kampoeng Kopi Banaran. Edukasi kopi yang kami tawarkan dalam platform virtual ini adalah edukasi budidaya kopi dan edukasi barista. Namun tetap ada sisi minus dari edukasi kopi virtual ini karena pengunjung hanya dimanjakan lewat mata dan telinga, sedangkan dalam dunia agrowisata hampir semua indra yang dimiliki oleh manusia dapat dimaksimalkan saat berada di sebuah tempat agrowisata.
Edisi perdana edukasi kopi virtual Kampoeng Kopi Banaran dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 dengan peserta sejumah 70 orang dari Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu Tanah – Universitas Sebelas Maret. Para peserta di edisi perdana ini merupakan dosen dan mahasiswa dari kampus negeri yang berlokasi di Surakarta tersebut. Adapun materi utama yang diminta oleh para peserta adalah “Pengolahan Lahan dan Pengairan”. Adapun pengisi materi dari pihak Kampoeng Kopi Banaran adalah Eko Suprayogi (Kebun Getas) dan Benefito Zaluchu (Asisten Manajer Marketing Kampoeng Kopi Banaran). Edisi perdana ini dibuka oleh Bpk. Budi Reing Wirawan (Manajer Kampoeng Kopi Banaran) lalu dilanjutkan dengan pemateri.

Feedback yang dapat kami ambil dari edisi perdana edukasi virtual ini adalah dari banyaknya pertanyaan dari peserta dan bobot pertanyaan tersebut. Dari sisi jumlah pertanyaan masih lebih sedikit dari edukasi langsung dan bobot pertanyaan dari peserta masih terlalu general. Hal ini dapat kami maklumi karena mereka hanya bisa melihat dari layar gadget mereka dan tidak dapat melihat atau menyentuh langsung objek edukasi kopi tersebut sehingga kurang dapat menstimulus pertanyaan dari para peserta khususnya dari para mahasiswa.
Tapi ini dapat menjadi masukan penting bagi kami Kampoeng Kopi Banaran untuk terus berbenah dalam beradaptasi dengan karakter konsumen yang berubah sejak pandemi ini terjadi. Semangat untuk beradaptasi ini memang harus tetap kami gelorakan karena walaupun kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir tapi satu yang sudah pasti, bahwa masyarakat Indonesia dan konsumen Indonesia sedang memasuki babak baru yaitu The New Normal sehingga kami dan para pelaku usaha lainnya pun harus bisa menciptakan business process yang dapat mengakomodir The New Normal tersebut.

Salam Pariwisata!

(author: Benefito Zaluchu SP., MBA)

0 Continue Reading →

PTPN IX Konsen terhadap Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah

 

Tidak hanya fokus terhadap komoditi yang selama ini dikelolanya, namun PTPN IX sebagai salah satu Perusahaan perkebunan terbesar di Jawa Tengah tersebut juga punya perhatian yang tinggi terhadap pelestarian budaya Jawa Tengah. Hal tersebut dapat disaksikan pada penyelenggaraan acara “Gora Swara Nusantara”, tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 bertempat di Home Stay Gondang Winangoen PG Gondang Baru, Kabupaten Klaten

Ikonik, kata pertama yang disampaikan oleh rombongan Pjs Bupati Klaten Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, Msi saat memasuki Home Stay Gondang Winangoen yang sebelumnya digunakan sebagai Rumah Dinas Manager PG Gondang Baru. Lebih lanjut Sujarwanto menambahkan bahwa PG Gondang Baru memiliki perjalanan sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari Kabupaten Klaten.

 

Pada kesempatan yang sama Direktur PTPN IX yang diwakili Manager PG Tasikmadu Afd. PG Gondang Baru Walyanto menyampaikan bahwa PTPN IX peduli terhadap lingkungan dan kesenian. di Kabupaten Klaten karena menurutnya Kabupaten Klaten memiliki potensi Geo Heritage yaitu berada diantara 2 kota pariwisata terbesar yaitu Surakarta di Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara “Gora Swara Nusantara” yang berisi Kirab Manten Tebu, Jagongan Klaten, Diskusi Klaten dan Puncak Gora Swara Nusantara tersebut terbilang sukses karena selain dihadiri masyarakat Klaten namun juga partisipasi Instansi terkait sangat besar.

0 Continue Reading →

Tinjauan Penentuan Nilai Pemanfaatan Aset dan Lahan guna Optimalisasi Aset PTPN IX

Oleh: Dicky Pramudito – Staf Optimalisasi Aset Bagian Perencanaan Strategis. 

Salah satu kekuatan (strength) dalam analisis SWOT PTPN IX adalah hamparan lahan dan aset yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Dalam jangka 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang, keberadaan lahan PTPN IX sangatlah berharga di Jawa Tengah, dimana lahan-lahan warga telah banyak berubah peruntukan dari sawah, tegalan, kebun, menjadi pabrik, fasilitas umum, industri, dan usaha komersil lainnya, sehingga akan banyak calon investor/ mitra yang melirik lahan kita untuk kerjasama dengan PTPNX, dan PTPN IX sebagai Land Lord dapat meraup potensi kompensasi pemanfaatan lahan yang besar. Sebagai contoh saat ini di Jawa Tengah telah dikaji untuk Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di Kebun Siluwok, dan pengembangan lainnya guna mendukung Program Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian

Salah satu parameter yang menjadi faktor utama dalam kerjasama pemanfaatan lahan adalah penentuan nilai kerjasama, atau dapat dikatakan penentuan nilai rupiah per meter atau per hektar. Banyak tinjauan yuridis terkait variabel yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tersebut.

Pada implementasi peraturan yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai tersebut, banyak pihak yang masih berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK.33/PMK.06/2012) Pasal 21 dan 22, menjadi acuan dari penentuan nilai tersebut, yaitu 3,3% (minimal) dari nilai tanah. Nilai tanah sendiri dapat diperoleh dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, ataupun dari revaluasi tanah tersebut berdasarkan penilaian appraisal.

 

Pemahaman atas Peraturan tersebut di atas, membuat ruang gerak dalam kerjasama pemanfaatan lahan menjadi tidak fleksibel, karena nilai 3,3% tersebut masih dirasa sangat memberatkan calon mitra/investor. Sebagai contoh NJOP 1 hektar lahan di suatu wilayah adalah Rp. 50.000 per m2 / Rp. 500.000.000 per hektar. Apabila berdasarkan Peraturan di atas dengan faktor 3,3% dari NJOP, nilai pemanfaatan lahan minimal adalah Rp. 16.500.000 per hektar, padahal dalam realisasinya, kerjasama lahan yang ideal, dengan contoh kerjasama lahan untuk penanaman komoditas pertanian/perkebunan, berkisar antara Rp. 8.000.000 s.d Rp. 15.000.000. Nilai 3,3% tersebut menjadi jauh lebih tinggi lagi, apabila perspektif nilai tanah yang digunakan adalah melalui appraisal, dengan asumsi nilai tanah yang berlaku adalah nilai pasar tanah, yang menyebabkan nilainya menjadi lebih tinggi dari NJOP.

Padahal, dalam perkembangannya, Peraturan di atas, atau lebih akrabnya disebut PMK 33, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan diubahnya Peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan No.  57 Tahun 2016 (PMK.56/PMK.06/2016) Pasal 56.

Revisi Peraturan pada poin penentuan nilai tersebut menjadi lebih fleksibel, dan terdapat pada Pasal 20 ayat (1) dan (3) sebagai berikut:

Dalam penjelasan Peraturan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai didasarkan pada kewajaran atas sewa, serta perhitungan nya pun dilakukan oleh Penilai.

Sebelum beranjak lebih jauh membahas tentang penerapan nilai tersebut di PTPN IX, kita coba tinjau kembali “Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara?”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2014 diatas Barang Milik Negara dapat dikategorikan sebagai Kekayaan Negara, sehingga aturan yang digunakan pun melalui PMK. 57 tahun 2016.

Nah, sekarang kita coba melihat literatur/tinjauan yang membahas tentang BUMN, dan apakah aset/lahan BUMN merupakan Barang Milik Negara, sebagai Kekayaan Negara, atau tidak. Dalam UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan sebagai berikut

Penjabaran atas Pasal 4 ayat (1) tersebut masih multi tafsir di antara berbagai pihak. Salah satu pendapat yang banyak dijadikan acuan adalah menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Erman Radjagukguk seperti dikutip melalui situs Hukum Online (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaanbumn-bukanbagian-keuangan-negara/). Menurutnya ‘kekayaan negara yang dipisahkan’ di dalam BUMN hanya berbentuk saham.

Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. Berarti, dapat dikatakan bahwa PMK 57 tahun 2016 pun, tidak harus menjadi acuan dalam penetapan nilai pemanfaatan lahan, namun bisa menjadi referensi dalam penentuan nilai, dengan mengacu pada Peraturan-Peraturan pendukung dalam PTPN IX tersendiri.

Baiklah, kita anggap bahwa kita masih menjadikan PMK 57 tahun 2016 sebagai acuan dalam peraturan perusahaan, dan masih inline dengan peraturan perusahaan. Berarti kita harus menelisik lebih jauh, apa yang dimaksud dengan “Nilai Wajar” , dan siapa yang disebut sebagai “Penilai”.

Dalam SOP Kerjasama Pemanfaataan Aset PTPN IX sesuai Standart Operational Procedure Nomor: SOP/027/TIM/2018 yang merupakan SOP turunan dari Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Nomor: 3.00/PER/01/2018 Standar Operasional Prosedur Kerjasama Pemanfaatan Aset , disebutkan pada Pada Pasal 12 tentang Nilai Perkiraan Sendiri disebutkan bahwa:

Pada Pasal 12 ayat (4) huruf c. tersebut menjadi jelas, bahwa Nilai Perkiraan Sendiri dapat menjadi dasar untuk menetapkan nilai minimum penawaran, dan menjadi dapat menjadi penjelas dalam PMK 57 tersebut.

Masih dalam Pasal yang sama, kita akan coba melihat penjelasan tentang apa yang disebut sebagai Penilai. Disebutkan dalam ayat (5) bahwa:

Dalam hal disebutkan dalam SOP, dapat kita artikan Penilai adalah Unit Teknis, dan Unit Teknis dapat diartikan sebagai Pemegang Anggaran (PA) / Bagian yang membawahi kerjasama pemanfaatan lahan/aset tersebut, misalnya Bagian Perencanaan Strategis. Sesuai ayat (5) Unit Teknis dapat menyusun nilai perkiraan sendiri berdasarkan 6 (enam) poin tersebut di atas.

Berdasarkan SOP tersebut, maka sebetulnya nilai wajar yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dalam kerjasama pemanfaatan lahan dapat diperoleh dari berbagai sumber, asal dapat dkalkulasikan dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan, dan jangan lupa, mendapat persetujuan Direktur Teknis, dalam hal ini misal Unit Teknis adalah Bagian Perencanaan Strategis, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

Sudah jelas bukan?

Tentunya ini dapat membuka mata kita, bahwa potensi kerjasama pemanfaatan lahan PTPN IX begitu besar, dan dalam tahun-tahun mendatang, nilai nya pun akan semakin besar, yang berarti akan meningkatkan revenue perusahaan, dan mengembalikan lagi kejayaan PTPN IX. Salam Transformasi, Disiplin, Bersatu, Berubah !

0 Continue Reading →

BUDAYA SADAR RISIKO (RISK CULTURE) DALAM AKSELERASI SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN

Oleh. *)Wiwin Tri Kurniyawan
Staf Sub Bagian Teknologi Informasi Dan Sistem Manajemen.
Pengelolaan risiko yang baik menjadi salah satu kunci yang harus diterapkan dalam setiap berbisnis. Peran manajemen risiko yang lebih banyak berada di balik layar ini tak banyak terlihat, namun demikian fungsinya terlampau besar untuk disepelekan. Bak menggali untuk menutup lubang, tanpa risiko yang terkelola dengan baik, penetrasi usaha yang dilakukan tak akan menjadi apa – apa. Fungsinya yakni untuk membangun basis analisa yang kuat sehingga berbagai langkah pengambilan keputusan usaha yang dijalankan perusahaan bisa terhindar dari risiko merugikan bahkan mendorong ekspansi keuntungan pada level optimal.

Budaya sadar risiko merupakan hal fundamental dan sekaligus kritikal bagi keberhasilan penerapan manajemen risiko di suatu organisasi. Perilaku dan budaya sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap (SNI ISO 31000). Sehubungan dangan hal tersebut, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kecukupan upaya pembangunan / peningkatan kesadaran menajemen dan karyawan mengenai pentingnya manajemen risiko, serta kecukupan upaya sosialisasi kerangka kerja dan atau prosedur pengelolaan risiko kepada masing – masing pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam manajemen risiko di Perusahaan.

Budaya risiko (risk culture) merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi terhadap risiko tersebut akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan. Untuk menanggapi risiko (risk response) atas risiko operasional, beberapa langkah yang dapat diambil salah satunya adalah dengan membangun kepekaan atau kepedulian sumber daya manusia (SDM) terhadap budaya sadar risiko (risk culture).

Budaya risiko menjadi semakin nyata pentingnya karena implementasi suatu sistem manajemen risiko meliputi tugas dalam operasional sehari-hari. Dalam keseharian tersebut faktor budaya kerja yang berkaitan dengan risiko itulah yang akan lebih menonjol dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi sistem ketimbang sistem itu sendiri. Proses yang berkaitan dengan budaya risiko biasanya dimotori oleh motivasi dari pimpinan puncak dan komitmen untuk melaksanakan manajemen secara konsekuen. Pimpinan puncak yang harus memberi contoh pelaksanaan budaya risiko, baru para bawahan akan mengikuti. Tanpa memahami indikator budaya sadar risiko, akan sulit bagi mereka untuk merencanakan pembangunan budaya sadar risiko yang efektif, dan/atau melakukan langkah-langkah penyebaran budaya sadar risiko ke seluruh tingkatan organisasi.

INDIKATOR BUDAYA SADAR RISIKO

Menurut Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG Ketua Dewan Pengarah Indonesia Risk Management Professionals Association (IRMAPA) dari banyak rujukan dan pengalaman empiris, di bawah ini adalah beberapa indikator budaya sadar risiko yang sehat dan kondusif;

  1. Adanya kerangka tatakelola atau governansi risiko yang kuat sehingga semua pengambilan keputusan organisasi dilakukan berdasarkan pertimbangan risiko dalam kerangka tersebut.
  2. Adanya pernyataan selera risiko yang dipahami oleh semua insan di organisasi dan secara konsisten dijadikan barometer dalam pengambilan keputusan. Organisasi sadar bila ada risiko baru yang muncul dan melebihi selera risiko, dan / atau menemukenali adanya aktivitas di atas selera risiko yang sudah ditetapkan sehingga risiko tersebut dapat tereskalasi sesegera mungkin.
  3. Adanya keseimbangan ‘Risk-Rewards’ yang konsisten dengan selera risiko organisasi, terutama dalam capaian organisasi yang secara inheren terkait dengan risiko strategis;
  4. Adanya sistem pengendalian yang sepadan dengan skala dan kompleksitas organisasi;
  5. Adanya peningkatan kualitas permodelan risiko, akurasi data, kapabilitas sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan sehingga organisasi mampu mengukur risiko secara lebih akurat dan justifikasi proses pengambilan keputusan semakin akuntabel. Adanya tindakan pendisiplinan yang sepadan terhadap pelanggaran limit atau deviasi terhadap kebijkan risiko, dan insiden operasional.

 

PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO

Budaya sadar risiko harus dapat mendukung semua karyawan untuk terdorong dan terjaga agar selalu menjalankan bisnis dengan cara legal dan etis. Untuk itu, organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang terus mempromosikan integritas di seluruh bagian organisasi termasuk memastikan adanya perlakuan wajar terhadap pelanggan. Terkait dengan hal di atas, bagaimana membangun budaya sadar risiko yang kondusif tersebut?, Tiga hal fundamental yang harus dibangun sebagai pilar pembangunan budaya risiko organisasi secara keseluruhan meliputi;

  1. Risk Governance (Tatakelola / Governansi Risiko);

Mencakup Kejelasan peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pengelolaan risiko organisasi; Independensi, sumber daya dan wewenang fungsi ‘Chief Risk Officer’ (CRO) dan unit manajemen risiko, serta audit internal; Asesmen independen terhadap kerangka kerja tatakelola / governansi risiko organisasi dan pelaksanaannya;

  1. Kerangka kerja ‘selera risiko’;

Adanya kerangka kerja yang komprehensif dan dipahami oleh seluruh direksi dan dewan komisaris, komite-komite dan unit manajemen risiko serta audit internal. Adanya pernyataan ‘selera risiko’ (Risk Appetite Statement) yang jelas dan tidak ambigu; Adanya limit-limit risiko yang jelas untuk masing-masing kategori risiko, dan agregasi risiko baik per kategori, per departemen, per wilayan (yang relevan dengan pembagian wilayah / kewenangan di organisasi), serta di tingkat keseluruhan organisasi; Pendefinisian peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam menentukan dan menyetujui pernyataan selera risiko organisasi, dan proses penyeseuaiannya bila memang konteks organisasi memerlukan hal tersebut. Selera risiko dilekatkan dalam strategi dan perencanaan bisnis organisasi, serta tersurat dalam anggaran dengan permodelan yang terukur. Hal ini akan membuat agregasi risiko dapat dipantau dan dikelola sedemikian rupa sehingga strategi dapat dieksekusi dalam koridor selera risiko yang telah disepakati.

  1. Praktik kompensasi yang mendukung perilaku untuk pengambilan keputusan berbasis risiko yang patut dan sepadan.

Adanya penetapan kompensasi direksi dan dewan komisaris yang berdasarkan prinsip prinsip tatakelola / governansi: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (wajar). Penyelarasan kompensasi yang berbasis prinsip tatakelola / governansi baik untuk direksi dan manajemen senior sebagai organ eksekutif, maupun untuk dewan komisaris dan komite sebagai organ pengawasan. Kompensasi karyawan harus memperhitungkan risiko-risiko yang harus diambil oleh mereka untuk kepentingan organisasi. Kompensasi harus mempertimbangkan risiko prospektif serta keluaran dan manfaat yang sudah dan akan diwujudkan. Insentif lainnya, termasuk tinjau ulang dan evaluasi kinerja serta promosi, harus didukung dengan proses yang terformulasi dan terdokumentasi dengan baik.

 

PENYEBARAN BUDAYA SADAR RISIKO

Setelah pembangunan budaya risiko, organisasi perlu memperhatikan sejauh apa perkembangan budaya sadar risiko tersebar dan tertanam di seluruh organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi akan dapat menjalankan strategi yang sudah ditentukan dan tetap dalam koridor selera risiko yang telah didefinisikan sebelumnya.

Dalam penyebaran budaya sadar risiko, minimum ada empat hal yang perlu dicermati dan dipastikan terwujud, yaitu:

  1. Tone from the top

Komitmen, kepemilikan, keterlibatan aktif, dan konsistensi perilaku direksi dan dewan komisaris dalam pengelolaan risiko organisasi, terutama risiko strategis dan operasional yang terkait.

  1. Akuntabilitas

Setiap karyawan mengerti nilai-nilai inti organisasi, kapabel untuk mengerjakan peran yang diharapkan dari mereka, dan sadar bahwa mereka akuntabel untuk tindakan yang mereka lakukan.

  1. Komunikasi pro-aktif

Adanya lingkungan yang mendorong komunikasi terbuka dan pelibatan karyawan sehingga dapat merangsang sikap kritis dan positif dari keterlibatan mereka dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

  1. Insentif

Pengelolaan kinerja dan pengembangan karyawan disertai dengan sistem insentif yang menyemangati dan memperkuat pemeliharaan perilaku manajemen risiko yang diinginkan oleh organisasi. Dalam hal ini, insentif dirancang untuk mendukung internalisasi nilai-nilai inti dan luhur dan budaya sadar risiko di setiap tingkatan organisasi.

 

Budaya Sadar Risiko di dalam Akselerasinya;

  1. Budayakan Sadar Risiko (Risk Culture) di dalam berbisnis untuk menghindari peluang insiden terjadinya Kerugian Financial dan Non Financial.
  2. Ketidaksadaran Insan karyawan atas setiap Risiko yang ada pada pekerjaan dapat membuka “Opportunity/Peluang” terjadinya Fraud baik Internal atau Eksternal.
  3. Dengan mengembangkan perilaku sadar risiko Insan Perusahaan akan melakukan aktifitas sesuai prosedur / ketentuan di dalam Perusahaan dan akan terus meningkatkan pengetahuan tentang ketentuan/prosedur/Juklak/SOP yang terbaru, dan menyadari perubahan lingkungan sekitar (Eksternal & Internal).

 

 

 

 

Daftar Sumber;

https://irmapa.org/pengembangan-dan-penyebaran-budaya-sadar-risiko-development-and-deployment-of-risk-culture/

LPK MKS Persiapan Ujian Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera LSPMKS. Qualified Risk Mangement Officer

https://crmsindonesia.org/publications/membangun-budaya-risiko-dalam-manajemen-risiko/

0 Continue Reading →

PTPN Salurkan Dana Bina Desa di Jawa Tengah

  

Semarang – PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Induk Holding Perkebunan melakukan penyaluran dana program Bina Desa melalui anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IX pada hari Jumat 23 Oktober 2020. Penyerahan dilaksanakan di ruang Hevea Kantor Direksi Semarang, dan diserahkan  oleh Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan – Wahyudi mewakili Direksi.

Dalam acara penyaluran dana Bina Desa tersebut, Holding Perkebunan menyalurkan sebanyak Rp 231.000.000 juta rupiah ke berbagai pihak khususnya di wilayah Jawa Tengah. Program bersifat bantuan langsung berupa hibah baik dalam bentuk dana maupun fisik sesuai dengan permintaan masyarakat. Program menjangkau seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Program Bina Lingkungan membantu masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan dan kondisi sarana fasilitas umum yang lebih layak. 

Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan kerja perusahaan Holding Perkebunan Nusantara khususnya di Jawa Tengah.

Adapun dana yang diserahkan sebesar Rp. 231.000.0000 dibagi kepada beberapa pihak dan lembaga sebagai berikut:

No.Nama BantuanDesa/KelurahanKecamatanKab./KotaBantuan
DSPN/N.IX/2127/2020 - 11 Agustus 2020
1.Pembangunan Gudang Bolo Pecah Sendang Urut Sewu Ampel BoyolaliUrutsewuAmpelBoyolali50.008.000
2.Permohonan Bantuan Pengadaan Lampu JalanCabeankuntiCepogoBoyolali19.542.500
3.Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan ST Valentinus Puncak SoloMojosongoJebresSurakarta16.090.000
Jumlah85.640.500
DSPN/N.IX/2305/2020 - 31 Agustus 2020
4.Bantuan Pembangunan Irigasi Kecil RT007/RW004TalunKemalangKlaten110.360.000
5.Pengadaan Kursi RW005 Dukuh GulanWangluTrucukKlaten10.000.000
6.Pembangunan Betonisasi/Pengerasan Jalan RT004/RW002GlagahwangiPolanharjoKlaten10.000.000
7.Pengadaan Kursi, Penerangan Jalan, Renovasi Gapura Makam RT006/RW003GlagahwangiPolanharjoKlaten15.000.000
Jumlah145.360.000
TOTAL231.000.500

 

0 Continue Reading →

Kembangkan Usaha, PT Perkebunan Nusantara IX Gaet Mitra Bisnis

Bawen –  PT Perkebunan Nusantara  IX  melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan PT. Dyandra Promosindo, PT. Pasdesa dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia  (APRINDO) dalam upaya pengembangan bisnis perusahaan di berbagai sektor.

Penandatanganan MoU  berlangsung di Banaran Sky View – Bawen, Kabupaten Semarang Kamis (15/10/2020). Penandatangan dilakukan langsung oleh Direktur PTPN IX -Tio Handoko, Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo – Hendra Noor Saleh, Direktur Utama PT Pasdesa – Chandra Dewi Kartika disaksikan oleh  Direktur Utama PTPN IIII (Persero) M. Abdul GhanI, Direktur Umum PTPN III (Persero) Seger Budiarjo, Komisaris Utama PTPN IX M. Syarkawi Rauf, Komisaris Independen Andy Wibisonodan dihadiri oleh seluruh Pemangku Jabatan Puncak PTPN IX.

Direktur Utama PTPN III (Persero) – M. Abdul Ghani mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh PTPN IX dalam rangka optimalisasi aset dan memaksimalkan revenue PTPN IX sebagai anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Lebih lanjut beliau juga membuka opsi lebih luas kepada mitra untuk dapat bekerjasama terkait optimalisasi asset tidak hanya sebatas di Jawa Tengah namun juga di seluruh anak perusahaan PTPN Group sebagai bentuk inovasi dalam upaya memberikan keuntungan secara korporasi.

Sementara itu, Direktur PTPN IX Tio Handoko menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak  menandakan terjalinnya kerjasama terkait pengembangan  Wisata Agro Kampoeng Kopi Banaran dan Pengembangan Budidaya Udang Vannamei, sejalan dengan pengembangan bisnis non – core PTPN IX yang diharapkan hasilnya  mampu mengimbangi bisnis komoditas sebagai bisnis utama.

“MoU ini menjadi payung untuk membangun sinergi bisnis yang saling menguntungkan antar perusahaan. Kerjasama ini mencakup kerjasama secara strategis maupun operasional,” ujar Tio dalam kesempatannya.

Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo, – Hendra Noor Saleh menyambut optimis terkait kerjasama pengelolaan yang akan dilakukan untuk pengembangan unit wisata agro Kampoeng Kopi Banaran, dimana PT. Dyandra akan mengelola aspek pengembangan infrastruktur, eduwisata dan ekowisata, termasuk pelaksanaan event dan kegiatan.

Hendra Mengatakan, “Kampoeng Kopi Banaran selain memiliki potensi alam yang menarik juga memiliki keunggulan wilayah karena terletak di segitiga emas “Joglosemar” (Jogjakarta -Solo- Semarang), untuk itu kami optimis dapat memberikan hasil yang positif bagi ke – dua belah pihak“

Sedangkan dengan PT. Pasdesa, PTPN IX akan melakukan kerjasama pengembangan tambak udang di wilayah PTPN IX seluas 263 Ha yang akan dilakukan secara bertahap. Direktur PT. Pasdesa – Chandra Dewi Kartika mengatakan kerjasama operasional ini mendukung upaya PT. Pasdesa dalam pemenuhan produk pangan baik nasional maupun internasional. Bagi PTPN IX sendiri, pengembangan budidaya udang merupakan kelanjutan program yang sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu, untuk mengoptimalkan wilayah-wilayah kebun di pinggir pantai yang kurang cocok untuk ditanami komoditas perkebunan.

0 Continue Reading →

Kunjungan Kerja Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke Jawa Tengah

Semarang –  Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) M. Abdul Ghani  melaksanakan  beberapa kegiatan dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada hari Kamis (15/10/2020).  Dalam kunjungan tersebut Direktur Utama melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) yang diwakili oleh Ketua Umum Roy N. Mandey serta disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Hotel Novotel.

Dalam MoU tersebut berisi rencana kerjasama distribusi dan pemasaran produk ritel PTPN Group, kerjasama ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi produk, kemampuan teknologi dan fasilitas yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu membawa produk-produk ritel PTPN Group merambah lebih luas ke pasar nasional dan internasional.

 

Selanjutnya, Direktur Utama bersama Direktur Umum – Seger Budiarjo di dampingi Direktur PTPN IX Tio Handoko menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Sukses Giling 2021 Dengan Kinerja Optimal” di Kampoeng Kopi Banaran, dalam FGD yang dihadiri oleh Pemangku Jabatan Puncak dan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara IX (SPBUN N IX)  tersebut Direktur Utama memberikan arahan bahwa sukses atau tidaknya giling 2021 tidak lepas dari bagaimana  membangun hubungan sinergi yang baik antara manajemen dengan Serikat Pekerja sebagai mitra strategis.

 

 

Selepas menghadiri FGD, Direktur Utama berkesempatan menyaksikan penandatanganan MoU antara PTPN IX dengan beberapa Mitra Bisnis, dalam pengembangan bisnis Agrowisata dan Tambak Udang. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur PTPN IX Tio Handoko dengan Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh dan Direktur PT. Pasdesa – Chandra Dewi Kartika di hadapan Direktur Utama PTPN III (Persero), Direktur Umum PTPN III (Persero) dan Dewan Komisaris PTPN IX.

 

 

0 Continue Reading →

PTPN IX bagikan masker di Kota Semarang cegah penyebaran COVID

 

Semarang – PT Perkebunan Nusantara IX membagikan ratusan masker kepada masyarakat yang melintas di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa, sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran COVID-19 pada hari Selasa 6 Oktober 2020.

Aksi simpatik di sekitar Lapangan Pancasila tersebut dilakukan PTPN IX bersama jajaran kepolisian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Direktur PTPN IX Tio Handoko menjelaskan bahwa pembagian masker dan air mineral serta kopi sachet Banaran itu merupakan salah satu bentuk dukungan pihaknya terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi COVID-19.

“Selaras dengan kebijakan di holding dan Kementerian BUMN, PTPN IX bersama stakeholders terkait berupaya memberikan bantuan dengan alokasi CSR khususnya di masa pandemi seperti ini ” katanya.

Ia menegaskan, PTPN IX dengan pihak manapun selalu membuka diri dan siap bekerja sama dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Apapun perusahaan kita, harus saling berbagi dan peduli terhadap pencegahan COVID-19, intinya itu,” ujarnya.

 Dalam pembagian masker tersebut, karyawan PTPN IX mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat beraktivitas di dalam dan di luar ruangan, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak saat pandemi COVID-19.

Selain membagikan masker langsung kepada masyarakat, PTPN IX juga memberikan bantuan 500 masker kepada perwakilan BINMAS POLDA JATENG yang diserahkan oleh Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan – Wahyudi.

0 Continue Reading →

PTPN IX Raih penghargaan Best Winner Commited Company

Jogjakarta – Direktur PT Perkebunan Nusantara IX – Tio Handoko menerima penghargaan Best Winner Commited Company for Contributing in Best Quality Product of The Year 2020 dalam ajang “Indonesia Most Excellent Business Award”di Hotel Royal Phoenix Jogjakarta, Jumat 25 September 2020. Penghargaan tersebut diberikan oleh Indonesia Development Achievment Foundation kepada PTPN IX sebagai apresiasi atas perannya selama ini sudah berkomitmen menciptakan produk dan layanan terbaik serta memberikan kontribusi bagi pengembangan bisnis di Jawa Tengah maupun kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Penghargaan diberikan langsung oleh Ibu Amin Purwani,SH,M,Ec,Dev  selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta

Indonesia Development Achievement Foundation sendiri merupakan Lembaga yang mempunyai misi memberikan informasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik di Indonesia,  sedangkan tujuan pemberian penghargaan adalah sebagai bentuk pemberdayaan terhadap para pelaku dunia usaha, dunia profesi maupun dunia pemerintahan dalam memberikan kontribusinya terhadap Pembangunan Nasional melalui prestasinya masing-masing. Diharapkan ajang penghargaan tersebut akan menjadi inspirasi bagi masyarakat atau para pelaku usaha untuk terus berkarya dan berprestasi serta mendapatkan informasi terbaik dari para insan penerima penghargaan sebagai benchmarknya.

Adapun proses dan metode penilaian dalam ajang penghargaan tersebut mengacu pada beberapa kriteria di antaranya Awareness, Responsibility, Quality, Mutu, Service, Performance dan Attractiveness dengan atribut pengukuran di antaranya memiliki motif bisnis, hasil atau realisasi kegiatan, jangkauan, dampak dan kesinambungan terhadap komitmen PTPN IX dalam menghasilkan produk atau jasa inovatif, berkualitas serta mampu berkembang seiring perubahan jaman.

 

Dalam sambutannya Direktur PTPN IX Tio Handoko menyampaikan terimakasih kepada  seluruh elemen perusahaan yang telah memberikan upaya terbaiknya sehingga menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing dan  telah terbukti dengan  diterimanya penghargaan ini.

Lebih lanjut dikatakan  bahwa proses bisnis PTPN IX  dari tahun ke tahun terus berkembang, tidak hanya fokus terhadap core bussines (komoditas Karet, Kopi, Teh dan Gula pasir) tetapi di sisi lain telah memperkuat sisi non core seperti Agrowisata, produk Banaran Group dan pengembangan Kawasan Industri Batang yang masing-masing mempunyai potensi memberikan value yang maksimal kepada perusahaan.

Sebagai upaya menjaga kualitas produknya maka PTPN IX secara konsisten telah menerapkan  beberapa standar mutu antara lain SNI 06-0001-1987, Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015) dan Standar Lingkungan Rain Forrest Alliance (khusus untuk komoditas Teh). Dan sebagai anak Perusahaan PTPN III (Persero) maka PTPN IX terus berkomitmen mengimplementasikan visi-nya yaitu menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkembang bersama mitra disamping melalui produk yang unggul, cakupan bisnis yang terus berkembang namun juga bersinergi dengan mitra strategis dan masyarakat lingkungan usaha demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

0 Continue Reading →

Internalisasi AKHLAK dan COC di PTPN IX

PT Perkebunan Nusantara IX melaksanakan Internalisasi AKHLAK dan Code of Conduct (COC) pada hari Rabu 16 September 2020, Acara yang dibuka oleh sambutan dari Komisaris PTPN IX – Andi Wibisono dilaksanakan melalui online meeting dan diikuti oleh seluruh Karyawan Pimpinan di seluruh unit PTPN IX.

Sosialisasi AKHLAK sebagai Core Values/ budaya perusahaan yang baru disampaikan langsung oleh Direktur PTPN IX – Tio Handoko. dalam paparannya beliau memberikan pemahaman kepada seluruh insan PTPN IX bahwa Nilai – nilai dari AKHLAK menjadi fundamental dalam mengawal perubahan besar yang terjadi di PTPN IX terutama dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Lebih lanjut Direktur berpesan kepada Manajemen Puncak untuk lebih detail dan terus melakukan pengembangan dalam pengelolaan aset dan Teknologi Informasi di PTPN IX, serta tidak lupa memberikan karyawan kesempatan untuk mengoptimalkan pengembangan diri dan kompetensinya.

Sosialisasi COC diisi oleh perwakilan dari BPKP – NKS Arini yang meberikan paparan tentang Code of Conduct yang berisi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku  insan PTPN dalam bekerja dan bersosialisasi di Perusahaan. Lebih lanjut, Arini menjelaskan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku  ini harus tertanam dengan baik ke setiap level karyawan, karena merupakan dasar dan acuan bagi seluruh insan PTPN IX dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan untuk bersama-sama membangun kesuksesan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berkelanjutan.

Arini menambahkan, Code of Conduct bisa berjalan secara Integral dalam penilaian kerja karyawan, sebagai acuan monitoring dan evaluasi dalam pemberian reward dan punishment bagi karyawan.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Komitmen AKHLAK dan COC oleh Board of Commisioner, Board of Management, Pemangku Jabatan Puncak dan karyawan di seluruh unit.

0 Continue Reading →

 

Recent Comments by admin

    No comments by admin